Media Kawasan

Author: Redaksi

  • BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan di Serang, Banten Guna Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan di Serang, Banten Guna Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    Mediakawasan.id, Banten — Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan pada tanggal 11-12 Oktober 2025 bertempat di Hotel Aston Serang, Kota Serang, Banten yang diikuti oleh 1.000 peserta.

    Bimtek tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimtek Penjamah Pangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) secara serentak di 12 kabupaten dan kota pada 11–12 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penjamahan dan penyediaan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.

    Bimtek secara keseluruhan diikuti oleh 10.000 peserta, terdiri dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG dari berbagai wilayah. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat — mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

    “Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan,” ujar Dr. Nurjaeni, Ph.D., Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II BGN.

    Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 12 kabupaten/kota di bawah koordinasi Wilayah II BGN, yaitu: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman.

    Setiap kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) setempat, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Pelaksanaan dilakukan tatap muka langsung di lokasi dengan pendampingan teknis dan pemantauan virtual oleh tim pusat BGN.

    Fokus Materi dan Capaian
    1. Prinsip dasar keamanan pangan dan higienitas dapur;
    2. Prosedur sanitasi penjamah makanan dan lingkungan kerja;
    3. Pencegahan kontaminasi silang dan risiko mikrobiologi;
    4. Penanganan bahan pangan, penyimpanan, dan distribusi aman;
    5. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Penjamah Pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan.

    Melalui kombinasi teori dan praktik, peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan pencegahan, serta menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat kompetensi penjamah pangan yang diterbitkan oleh BGN sebagai pengakuan resmi atas kemampuan mereka dalam menjaga mutu dan keamanan pangan di lapangan.

    Harapan dan Dampak

    Pelaksanaan Bimtek ini menjadi wujud nyata komitmen BGN dalam memperkuat sistem keamanan pangan dari tingkat lokal hingga nasional. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja higienis dan aman, serta menurunkan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.

    “Dengan tersertifikasinya 10.000 penjamah pangan dari unsur SPPG di 12 kabupaten/kota, kita memperkuat sistem pelayanan gizi yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Dr. Nurjaeni. (Red/rlls)

  • PPNS Tangsel Gelar Sidang Tipiring Terkait Pelanggaran Minol di PN Tangerang

    PPNS Tangsel Gelar Sidang Tipiring Terkait Pelanggaran Minol di PN Tangerang

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan — Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan (PPNS Tangsel) menggelar sidang tindak pidana ringan (Sidang Tipiring) di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap sejumlah pelanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kamis (16 Oktober 2025).

    Sidang Tipiring tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil operasi penegakan perda yang dilakukan Satpol PP Tangsel terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan.

    Menindaklanjuti laporan masyarakat, Satpol PP Tangsel melaksanakan Operasi Penegakan Perda pada tanggal 16–17 Oktober 2025 di sejumlah lokasi usaha yang diduga melanggar ketentuan. Dari hasil operasi, petugas mendapati adanya penjualan minuman beralkohol di empat tempat usaha, yakni:

    Famous, beralamat di Golden Boulevard, H1-11 Selatan, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, dengan barang bukti 99 botol minuman beralkohol.
    Libery, di Jalan Raya Serpong No. 7, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, dengan barang bukti 70 botol.
    Warung AO, berlokasi di Kampung Ciater Barat RT 003 RW 001, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dengan barang bukti 111 botol.
    Warung Jamu Sidomuncul, di Kampung Ciater Barat RT 002 RW 001, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dengan barang bukti 14 botol.

    Total 294 botol minuman beralkohol diamankan sebagai barang bukti dalam operasi tersebut.

    Selanjutnya, para pelanggar dikenakan proses hukum dan telah disidangkan dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Tangerang pada 16 Oktober 2025. Berdasarkan hasil sidang tipiring, majelis hakim memutuskan:

    Famous dan Libery dijatuhi denda sebesar Rp2.000.000 atau kurungan 9 hari.
    Warung AO dan Warung Jamu Sidomuncul dijatuhi denda sebesar Rp500.000 atau kurungan 9 hari.

    Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan (Gakkumda) Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Muksin Al Fachry, menjelaskan bahwa sidang Tipiring ini merupakan bagian dari langkah tegas Pemerintah Kota Tangsel dalam menegakkan aturan dan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

    “Penegakan perda ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban umum dan menekan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan. Kami juga mengapresiasi peran masyarakat yang telah aktif melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungannya,” ujar Muksin.

    Ia menambahkan, Satpol PP bersama PPNS akan terus melakukan pengawasan secara berkala di wilayah Kota Tangerang Selatan guna memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

    “Kami mengimbau seluruh pemilik usaha untuk tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi. Penegakan hukum akan terus dilakukan agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif,” tegasnya. (Red/*)

  • Kritisi Publikasi BPS Tentang Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ketua DPP PKS: Ekonomi Membaik, Pemerintah Harus Peka dan Berpihak Pada Kepentingan Rakyat

    Kritisi Publikasi BPS Tentang Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ketua DPP PKS: Ekonomi Membaik, Pemerintah Harus Peka dan Berpihak Pada Kepentingan Rakyat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberi catatan atas publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022. Pertumbuhan ini tak lepas dipengaruhi oleh Low Bassed Effect. BPS telah merilis laporan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2022 pada Senin (9/5/2022).

    “Kita harus objektif memberikan nilai baik atas pertumbuhan ekonomi ini, karena pada kuartal satu tahun 2021 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,76%. Dan pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi turun 0,96%,” ujar Anis.

    Namun, Anis menyayangkan minusnya belanja pemerintah pada kuartal ini. “Jika belanja pemerintah pada kuartal ini tidak negatif  (-7,74%),  hasilnya pasti lebih optimal. Dorongan terbesar justru berasal dari tingginya harga komoditas dan konsumsi rumah tangga,” lanjutnya di Jakarta (14/5/22).

    Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, minusnya belanja pemerintah membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum membaik. Padahal gerak cepat pemerintah diperlukan saat ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil.

    “Pemerintah seolah tidak ingin memperbaiki kualitas belanjanya yang seringkali menumpuk di akhir tahun. Akhirnya berdampak tidak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional,” kata Anis. Ia menilai tidak optimalnya belanja pemerintah pada kuartal I-2022, justru ‘menghambat’ pertumbuhan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki nilai strategis dalam peningkatan ekonomi nasional.  “Selama ini, kita selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Di kuartal I-2022 ini saja angka kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,65% dari total PDB,” papar Anis. Menurutnya, momentum membaiknya daya beli masyarakat ini harus dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai saat ekonomi mulai pulih seperti sekarang ini, pemerintah malah menaikan administered price seperti tarif listrik, gas, KRL, dan BBM.

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengingatkan agar pemerintah harus peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, karena perekomian Indonesia justru lebih banyak disumbang oleh rakyat. “Dengan angka inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47 persen (yoy) naik lebih tinggi dibanding inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,64 persen, pemerintah harus mengendalikan inflasi agar kualitas pertumbuhan ekonomi terus terjaga”, pungkasnya. (Red/rlls)